Regulasi
Wyoming Legalkan Saham Korporasi yang Ditokenisasi di Blockchain

Wyoming menjadi salah satu yurisdiksi pertama di dunia yang secara resmi mengakui saham korporasi yang ditokenisasi ketika mengesahkan House Bill 185, sebuah undang‑undang yang memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan, menyimpan, dan mentransfer saham menggunakan sistem berbasis blockchain alih‑alih sertifikat kertas tradisional.
Undang‑undang tersebut mengamandemen peraturan korporasi yang ada untuk secara eksplisit memasukkan “certificate tokens” ke dalam definisi hukum saham. Dalam praktiknya, ini berarti korporasi Wyoming dapat mewakili sebagian atau seluruh saham mereka pada blockchain atau ledger digital yang aman dan dapat diaudit.
Apa yang Diizinkan oleh Undang‑Undang
Menurut undang‑undang tersebut, saham korporasi dapat diterbitkan dan ditransfer menggunakan “digital ledger or database which is chronological, consensus‑based, decentralized, and mathematically verified in nature.” Penting untuk dicatat, undang‑undang ini tidak mewajibkan blockchain tertentu, sehingga memberi penerbit fleksibilitas dalam memilih teknologi dasar mereka.
Undang‑undang Wyoming kini memperbolehkan 100 % saham sebuah korporasi ditokenisasi jika ditentukan dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya. Terminologi hukum tradisional seperti “share,” “stock,” atau “share certificate” secara hukum diartikan mencakup token sertifikat berbasis blockchain.
Bagaimana Kepemilikan Diverifikasi
Undang‑undang tersebut memperkenalkan konsep “network signature,” yang didefinisikan sebagai bukti kriptografis bahwa seorang pemegang saham mengendalikan kunci pribadi yang terkait dengan alamat blockchain tertentu. Mekanisme ini memberikan korporasi jaminan yang wajar bahwa instruksi transfer berasal dari pemilik yang sah.
Dengan mengkodifikasikan kepemilikan kriptografis ke dalam hukum korporasi, Wyoming menjembatani kesenjangan penting antara kerangka sekuritas tradisional dan infrastruktur digital terdesentralisasi.
Dukungan Bipartisan dan Niat Legislatif
House Bill 185 dipelopori oleh Representative dan Senator , mencerminkan pendekatan bipartisan Wyoming terhadap kebijakan blockchain.
Undang‑undang ini merupakan bagian dari strategi legislatif yang lebih luas yang bertujuan menarik pengusaha blockchain, perusahaan fintech, dan platform tokenisasi ke negara bagian ini dengan menawarkan kejelasan hukum alih‑alih ambiguitas regulasi.
Mengapa Pendekatan Wyoming Penting
Berbeda dengan banyak yurisdiksi yang memperlakukan sekuritas yang ditokenisasi sebagai area abu‑abu regulasi, Wyoming memilih memperbarui hukum korporasi inti itu sendiri. Pendekatan ini memberikan penerbit, investor, dan penyedia layanan dasar hukum yang jelas untuk penerbitan ekuitas on‑chain.
Langkah ini juga menetapkan preseden yang kemudian dirujuk oleh negara bagian lain dan pembuat kebijakan yang mengeksplorasi kustodi aset digital, registri terdesentralisasi, dan infrastruktur keuangan berbasis blockchain.
Kerangka Kerja untuk Sekuritas yang Ditokenisasi
Task Force Blockchain Wyoming menggambarkan visi jangka panjangnya sebagai menciptakan lahan subur untuk inovasi di seluruh institusi keuangan, aset digital, catatan properti nyata, dan layanan kepercayaan data. Saham korporasi yang ditokenisasi menjadi salah satu hasil nyata paling awal dari visi tersebut.
Seiring tokenisasi aset dunia nyata berkembang secara global, keputusan awal Wyoming untuk secara hukum mengakui ekuitas berbasis blockchain terus menjadi salah satu tonggak regulasi paling berpengaruh dalam era sekuritas digital.












